Dampak Sistem Zonasi PPDB yang Mulai Diterapkan Kemendikbud

Dampak Sistem Zonasi PPDB yang Mulai Diterapkan Kemendikbud – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan permendikbud baru yaitu Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang adalahpengganti dari ketentuan sebelumnya yakni Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat telah tidak cocok dengan perkembangan keperluan layanan edukasi sehingga butuh diganti. Dimana dalam ketentuan terbaru ini mengharuskan sekolah yang diadakan oleh pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dimana sistem zonasi ini mengharuskan sekolah yang diadakan oleh pemerintah wilayah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota 90% (sembilan puluh persen) dari borongan peserta didik yang nantinya diterima. Sedangkan 5% menurut jalur prestasi diluar radius zona terdekat dari sekolah dan dalil khusus untuk calon peserta didik dimana mukim orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling tidak sedikit 5% (lima persen) dari total jumlah borongan peserta didik yang diterima.

Pemberlakuan sistem zonasi cocok dengan ketentuan Permendikbud teranyar ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan peserta didik baru bakal berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminati, dan berkeadilan dalam rangka mendorong penambahan akses layanan edukasi maupun pemerataan pendidikan. Namun urusan itu juga mengakibatkan masalah untuk calon peserta didik dan orang tua /wali.

Orang tua yang mempunyai anak berprestasi merasa cemas untuk mengikutsertakan anaknya disekolah kesayangan diluar zona domisilinya. Jumlah kuota sebesar 5% guna jalur prestasi dinilai lumayan kecil guna calon peserta didik dari luar zona domisili, urusan itu yang membuat tidak sedikit orang tua merasa ragu guna mendatarkan anaknya diluar zona mukim dimana sekolah kesayangan berada. Sedangkan sekolah dimana calon peserta didik berdomisili dinilai memiliki kemudahan yang tidak cukup memadai daripada sekolah kesayangan yang mereka mau diluar zona domisili.

Dampak beda dari pemberlakuan sistem zonasi ini yaitu masih terdapat saja sekolah yang kelemahan peserta didik baru atau kuota yang telah diputuskan sekolah belum semuanya terpenuhi. Hal ini diakibatkan karena sebelum diberlakukannya sistem zonasi, tidak sedikit peserta didik baru yang berasal dari luar wilayah dan sebab keterbatasan wilayah penetapan zonasi, dimana urusan itu menyebabkan terbatasnya pun calon peserta didik baru yang mendaftar.

Sistem zonasi ini pun membuka peluang untuk oknum-oknum internal maupun eksternal yang tidak bertanggungjawab.

Oknum internal contohnya berasal dari sekolah yang terkait dengan menawarkan untuk orangtua calon peserta didik yang guna meloloskan anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membayar ongkos sesuai yang mereka inginkan.

Sedangkan, oknum internal ini orangtua calon peserta didik dalam ekonomi yang mampu dapat memuat dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah supaya anaknya dapat diterima pada sekolah yang mereka inginkan.

Dimana cocok pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu pada pasal 16 disebutkan bahwa peserta didik baru yang berasal dari family ekonomi tidak dapat yang berdomisili dalam satu wilayah wilayah provinsi sangat sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah borongan peserta didik yang diterima dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Dalam penetapan sistem zonasi ini usahakan pemerintah daerah, dalam urusan ini Dinas Pendidikan (Disdik) menyimak berapa tidak sedikit proyeksi alumni sekolah. Dari data tersebut dapat dilihat berapa jumlah alumni sekolah dan berapa tersedianya jumlah penerimaan. Jika ditemukan jumlah alumni sekolah yang kurang tidak sedikit dibandingkan dengan ketersedianya penerimaan, maka dapat dilakukan pelebaran atau penambahan wilayah zonasi.

Sedangkan masalah dimana kecurangan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab kerjakan harus adanya pemantauan terhadap hasil dari penerimaan peserta didik dan guna calon peserta didik dengan memakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini mesti ada pemeriksaan apakah surat tersebut cocok dengan suasana ekonomi calon peserta didik yang bersangkutan.

Sosialisasi sistem zonasi ini seharusnya sering dilaksanakan sebelum hari dimana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan untuk menyerahkan pemahaman untuk orang tua/wali calon peserta didik bahwa sistem ini diterapakan untuk menyerahkan kelayakan edukasi dan pemerataan pendidikan.

Pola pikir orang tua yang mengharapkan anaknya bersekolah sekolah kesayangan atau unggulan mesti dirubah dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan tersebut. Orang tua mesti diserahkan pemahaman bahwa sekolah dengan predikat kesayangan atau unggulan pada nantinya dengan sendirinya hilang sebab pemerataan kualitas edukasi dengan pemberlakuannya ketentuan zonasi ini.

Baca Selengkapnya: sekolahan.co.id/