Publik Akui Evaluasi Dari KemenpanRB

Publik Akui Evaluasi Dari KemenpanRB

Publik Akui Evaluasi Dari KemenpanRB
Publik Akui Evaluasi Dari KemenpanRB

BANDUNG-Dalam Evaluasi kuntabilitas kinerja instansi pemerintah

yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menuai apresiasi dan dinilai sangat penting serta sudah sesuai dengan ketentuan mengingat rendahnya penyerapan anggaran pada tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal demikian terungkap dalam siaran pers Humas Kementrian PanRB yang diterima jabarprov.go.id, Sabtu (9/1).

Dalam Talkshow Akhir Pekan Terhangat

, POLEMIK, RADIO SINDOTRIJAYA NETWORK dengan tema ‘BURUK KINERJA, KABINET TERBELAH’, evaluasi akuntabilitas kinerja dianggap sebagai sesuatu yang perlu dilakukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih karena reformasi birokrasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam rilis tersebut diungkapkan beberapa opini tentang hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah. Diantaranya dari Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq. Ia mengatakan, bahwa analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi sangat penting, karena penilaian tidak dilakukan secara subjektif kepada setiap menteri, melainkan institusinya secara keseluruhan. Hal tersebut mengingat rendahnya serapan anggaran di tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Tupoksi dari kementerian Yuddy (Kementerian PANRB), membentuk sebuah sistem yang menggerakkan birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel,” ujarnya.

Ketua Bapilu DPP PAN, Viva Yoga Mauladi

juga menekankan pentingnya melakukan langkah reformasi birokrasi melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

“Menurut saya evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sesuatu yang harus dilakukan, dalam rangka untuk menciptkanan clean governance and good government, rentsra, perencanaan kinerja, capaian kinerja harus akuntabel dan publik harus mengetahui,” ujarnya.

Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, Indra Jaya Piliang, menekankan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dilakukan dengan metode yang terukur dan telah digulirkan secara periodik setiap tahunnya dan dipublikasikan setiap akhir tahun.

Indra juga menyampaikan bahwa evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatkan peringkat ease of doing bussiness (EoDB). “Indeks pemerintahan terkait dengan birokrasi, Indonesia ada di peringkat 106 tahun lalu, jauh dari Singapore dan Malaysia,” katanya.

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/148436723/apa-itu-voc/