Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi

Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi

Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi
Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan

sistem pemerintahan dimana kepala daerah (sebagai pemerintah daerah) diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sistem ini sering dikenal dengan otonomi daerah (Listyarti, 2007:18). Dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing – masing. Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri disebut hak otonom (Affandi, 1997:22). Lebih lanjut Affandi (1997) menjelaskan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan ini berfungsi untuk menampung aspirasi di daerah. Dengan demikian diharapkan segala potensi daerah dapat digali dan dikembangkan secara maksimal (Affandi, 1997:22).

 

Asas desentralisasi melahirkan daerah otonom.

Hal ini terjadi karena dalam asas ini terjadi penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah di bawahnya sehingga urusan pemerintah tersebut menjadi urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Akibat dianutnya asas ini adalah terbentuknya dinas – dinas di masing – masing daerah (Affandi, 1997:79).

 

Undang – Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa

“pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil denganbentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkandenganUndang – Undang dengan memandang dan mengingatkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahaan Negara dan hak – hak asal – usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa”.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah diatur dalamUndang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok pemerintahan di daerah. Menurut Undang – Undang ini pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Ketua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama tingginya. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah diantara kedua lembaga ini terdapat pembagian tugas. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif sedangkan dewan perwakilan rakyat daerah bergerak dalam bidang legislatif (Affandi, 1997:78 – 79).

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa pemberian

otonomi kepada daerah diarahkan kepada hal – hal sebagai berikut:

1)      Memperkuat persatuan dan kesatuan

2)      Mendorong prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat termasuk peranan lembaga kemasyarakatan di daerah lebih kecil (desa).

3)      Mempercepat upaya dan pemerataan pembangunan.

4)      Menetapkan sistem politik berdasarkan Pancasila.

5)      Mempercepat proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah dan pembangunan.

Pemberian otonomi kepada daerah dilakukan bersama – sama. Hal ini mengakibatkan kepala daerah berfungsi sebagai kepala daerah otonom dan kepala wilayah. Sebagai kepala daerah ia berfungsi memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai kepala wilayah ia berfungsi memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan daerah (Affandi, 1997:80).

            Kelebihan dari negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni:

1)      Dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berfikir

2)      Mampu memecahkan masalah secara mandiri bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan empati.

3)      Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas

4)      Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi

5)      Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

6)      Keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat

7)      Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan karena pendidikan benar – benar dari oleh dan untuk rakyat.

Sumber : https://www.bizmom.id/susah-ajarkan-si-kecil-matematika-ini-cara-mudahnya/