Negara Kesatuan

Negara Kesatuan

Negara Kesatuan
Negara Kesatuan

Negara kesatuan (Unitaris) merupakan

sistem penjelmaan kedaulatan Negara atas seluruh rakyat dan wilayahnya yang diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat. Dalam Negara kesatuan kedaulatan Negara tidak terbagi sehingga hanya terdapat satu Undang – Undang Dasar, satu kepala negara, dan hanya pemerintah pusat yang berhak menetapkan Undang –Undang (Affandi, 1997:21). Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerahnya. Negara kesatuan merupakan Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satu – satunya subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan – kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan (Listyarti, 2007:18). Menurut C. F Strong dalam Budiarjo (1979), Negara kesatuan adalah bentuk Negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Hakekat dari Negara kesatuan adalah bahwa kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi, oleh karena selain dari badan legislatif pusat, meskipun adanya kewenangan daerah untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri bukan berarti bahwa pemerintah daerah tersebut berdaulat karena pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap terletak pada pemerintah pusat (Budiarjo, 140).

Di Negara kesatuan, satu subnasionalnya diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat dan kekuasaan sub nasionalnya tersebut dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Meskipun kekuasaan politik di Negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada pemerintah daerah berdasarkan perundang – undangan yang dibuat parlemen, pemerintah pusat tetap yang paling berkuasa, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan – peraturan daerah atau membatasi kekuasaan daerah (Listyarti,2007: 18). Contoh negara yang berbentuk negara kesatuan antara lain, Indonesia, Filipina, Belanda dan Jepang.

                 Secara umum, bentuk Negara kesatuan memiliki ciri sebagai berikut:

  1. Kedaulatan Negara mencakup kedaulatan kedalam dan kedaulatan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat.
  2. Negara hanya memiliki satu Undang – Undang Dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri dan satu dewan perwakilan rakyat.
  3. Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta agama.

Dalam pelaksanaan Negara kesatuan dapat dibedakan atas dua sistem yakni Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Negara Kesatuan Dengan Sistem Sentralisasi

Suatu Negara disebut Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi apabila semua urusan Negara diatur dan diurus oleh pemerintah pusat (Affandi, 1997:19). Sitem sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan Negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah – daerah hanya melaksanakannya saja (Listyarti, 2007:18).

Asas sentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara yang dilakuakn oleh pemerintah pusat. Dalam asas ini  kekuasaan pemerintah berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian seluruh kebutuhan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Affandi, 1997: 79).

 

Ciri – ciri Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni:

1)        Kekuasaan tertinggi berada ditangan pemerintah pusat.

2)        Pemerintah daerah hanya mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

3)        Segala persoalan terkait dengan Negara dan daerah diurus dan diatur langsung oleh pemerintah pusat.

Kelebihan dari Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni:

1)      Organisasi menjadi lebih efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat, sehingga pengambilan keputusan menjadi mudah.

2)      Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi.

3)      Pengurangan aset dan fasilitas lain karena satu aset dan fasilitas dapat digunakan secara bersama – sama.

4)      Pemusatan keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.

5)      Kebijakan umum organisasi lebih mudah diimplementasikan terhadap keseluruhan.

6)      Menghasilkan strategi yang konsisten dalam organisasi.

7)      Mempercepat pembuatan keputusan.

8)      Adanya keseragaman dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial.

Kekurangan dari Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni:

1)      Kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang – orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

2)      Melemahnya kebudayaan daerah kualitas manusia yang robotic tanpa inisiatif dan kreatif.

3)      Melahirkan suatu pemerintahan yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak – hak daerah.

4)      Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi sering kali tidak mempertimbangkan faktor – faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut.

5)      Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak adanya wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi.

6)      Perspektif luas namun kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan persektif organisasi secara keseluruhan namun tidak akan jarang mempertimbangkan implementasinya yang akan seperti apa.

7)      Kurangnya kemampuan daya saing yang tinggi di dalam kerjasama. Di dalam suatu masyarakat yang otoriter dan statis daya saing tidak memiliki tempat.

Sumber : http://carapengobatanalamiherbal.com/strategi-penerapan-pembelajaran-siswa-aktif-di-sekolah/