PENELITIAN HUKUM NORMATIF ATAU DOKTRINAL

PENELITIAN HUKUM NORMATIF ATAU DOKTRINAL

PENELITIAN HUKUM NORMATIF ATAU DOKTRINAL
PENELITIAN HUKUM NORMATIF ATAU DOKTRINAL

 

Penelitian hukum normative terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. Dalam penelitian hukum normative, umumnya diterima bahwa data dasar yang diperlukan adalah data-data sekunder.

Tipologi Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal

1. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif
Penelitian inventarisasi merupakan sebuah kegiatan penelitian pendahuluan sebelum seorang peneliti lebih jauh melangkah pada penelitian inconcrito, penelitian asas, penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, penelitian perbandingan hukum dan penelitian hukum lainnya. Dengan demikian hasil penelitian inventarisasi hukum positif merupakan data dasar yang wajib dimiliki oleh seorang peneliti hukum normative.
Kegiatan penelitian inventarisasi hukum positif sangat tergantung pada konsepsi si peneliti tentang apa yang menjadi hukum positif, karena yang akan diinventarisir oleh si peneliti adalah apa yang dipandangnya sebagai hukum positif. Berdasarkan hal tersebut umumnya terdapat tiga konsepsi yang berbeda tentang hukum positif, yakni :
  1. konsepsi kaum legis-positipis yang menyatakan hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Dengan konsepsi yang demikian, maka si peneliti hanya akan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang tertulis saja. Sementara peraturan hukum lainnya meskipun berlaku ditengah masyarakat akan tetapi tidak dalam bentuk tertulis tidak menjadi focus dari penelitian, karena dipandang sebagai peraturan nonhukum.
  2. konsepsi sosiologis yang memandang kaidah hukum tidak saja berupa peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga termasuk dan yang utama adalah segala aturan yang secara de facto diikuti atau dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini peneliti lebih focus pada perilaku actual dari anggota-anggota masyarakat dan kemudian melakukan abstraksi terhadap perilaku actual tersebut sehingga dihasilkan suatu norma hukum yang menjadi dasar bertindak atau berperilaku masyarakat tersebut.
  3. konsepsi yang memandang bahwa hukum identik dengan putusan-putusan hakim di pengadilan dan keputusan para pengetua adat. Berdasarkan konsepsi yang demikian, maka penelitian ditekankan pada pengumpulan keputusan-keputusan hakim atau pengetua-pengetua adat dalam memutuskan sebuah konflik hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan terdapat tiga kegiatan pokok

yang harus dikerjakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, yakni :(1). Menetapkan criteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana yang harus dikelompokkan sebagai norma sosial atau nonhukum. (2). Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif. (3). Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu system yang komprehensif.[8]
Dengan demikian penelitian inventarisasi hukum positif bukanlah sebatas pada aktifitas untuk mengumpulkan peraturan semata, akan tetapi juga memberikan koreksi dan juga menyusun peraturan-peraturan tersebut dalam sebuah system yang komprehensif.

2. Penelitian Hukum untuk Perkara In-Concrito

Tujuan utama dari sebuah penelitian hukum untuk perkara inconcrito adalah untuk menguji apakah sebuah postulat normative dapat atau tidak dapat dipergunakan atau diterapkan untuk sebuah perkara konkrit. Penelitian banyak dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara, karena tugas utama mereka terkait langsung dengan penegakan norma hukum positif terhadap peristiwa-peristiwa hukum inkonrito. Meskipun demikian penelitian ini juga penting bagi para dosen dan para mahasiswa hukum yang menyelesaikan tugas akhir (khususnya penulisan skripsi).
Keberhasilan penelitian hukum untuk perkara inkonkrito sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam mengumpulkan fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Tanpa fakta-fakta tersebut peneliti akan mengalami kesulitan untuk mengkonstruksikan secara tepat peristiwa konkrit yang terjadi. Oleh karena kemampuan investigasi yang didukung oleh kemampuan akses terhadap pengumpulan fakta dalam peristiwa konkrit sangat menentukan. Di samping itu inventarisasi norma hukum positif yang dipandang relevan dengan peristiwa konkrit juga menentukan hasil analisis. Oleh karena itu, penelitian ini sangat didukung oleh kemampuan peneliti melakukan penelitian hukum inventarisasi hukum positif.
Dengan demikian ada dua tahapan pengumpulan data yang wajib dilakukan oleh peneliti yang melakukan penelitian tipe ini, yakni : 1. searching for the relevant fact, yang terkandung dalam perkara hukum (peristiwa hukum konkrit) yang sedang dihadapi), 2. searching for the relevant abstract legal prescription, yang terdapat dan terkandung dalam rumusan hukum positif yang berlaku.
Logika penalaran dalam analisis penelitian hukum untuk perkara inkonkrito mempergunakan logika silogisme. Dalam logika berfikir yang demikian, norma-norma hukum positif yang berlaku saat itu, dipandang sebagai hukum positif in-abstracto. Norma hukum positif ini dalam proses analisis dijadikan sebagai premise mayor atau sebagai kondisi ideal atau yang seharusnya. Sedangkan fakta-fakta relevan terkait dengan peristiwa konkrit dijadikan sebagai premise minor. Melalui cara berfikir silogisme akan ditentukan kesimpulan apakah premise mayor tadi sesuai atau tepat untuk diterapkan pada peristiwa hukum konkrit yang terjadi.