Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa 1948 – 1965

Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa 1948 – 1965

Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa 1948 – 1965

Pasca Indonesia merdeka di tahun 1945, tidak serta merta kehidupan bangsa Indonesia menjadi baik. Pemerintahan baru tersebut dihadapkan pada banyak persoalan yang ada di Indonesia sejak masa kolonial, baik itu bidang sosial, politik dan ekonomi. Sikap pemerintah yang dianggap “lemah” terhadap tekanan Belanda dan sekutunya di awal kemerdekaan ini memengaruhi kondisi politik ketika itu. Muncul kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Konflik-konflik di dalam negeri ini menambah beban pemerintah yang di masa tersebut masih memperjuangkan kedaulatan republik ini dihadapan dunia internasional. Dalam kurun waktu antara 1948 hingga 1965, gerakan-gerakan separatisme terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Ancaman disintegrasi (perpecahan) bangsa memang bukan persoalan main-main. Bukan hanya merupakan masalah di masa lalu. Potensi disintegrasi pada masa kinipun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa bila terjadi bagi kebangsaan kita. Sejarah Indonesia telah menunjukkan hal tersebut.

Para sejarawan membagi peristiwa-peristiwa tersebut atas tiga macam yakni;

Konflik yang berkaitan dengan ideologi

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok : nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja). Pada masa itu kelompokkelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

Konflik yang berkaitan dengan kepentingan (vested interest)

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi.

Konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan

Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur.

BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

Aritkel terkait :