Rudiantara: IMEI dan Nomor Telepon Sejatinya Berdampingan

Rudiantara: IMEI dan Nomor Telepon Sejatinya Berdampingan

Rudiantara IMEI dan Nomor Telepon Sejatinya Berdampingan
Rudiantara IMEI dan Nomor Telepon Sejatinya Berdampingan

Pemerintah melalui tiga kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika

, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan bakal menghadirkan aturan pengendalian IMEI guna mengatasi peredaran smartphone ilegal.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan adanya aturan ini sebenarnya sudah dicita-citakan sejak lama.

Namun, karena beberapa hal, realisasinya tak kunjung dilakukan.

“Bicara mengawinkan nomor IMEI dengan nomor telepon, sebenarnya di tahum 1995 Satelindo mensyaratkan, kalau mau pakai layanan Satelindo, konsumen harus beli ponsel di sana,” tutur Rudiantara, kemarin (02/08/19)Namun menurut Rudiantara, saat itu tujuannya berbeda, yakni lebih ke menguntungkan operator tersebut.

Sementara, saat itu sejumlah operator lain malah membebaskan ponsel apapun

untuk menggunakan layanan mereka. Kini, pemerintah menyebut, Indonesia perlu kembali ke tatanan yang lebih baik demi melindungi industri dan juga pelanggan.

“Kita perlu masuk ke tatanan yang lebih baik karena ponsel ilegal tidak melewati proses TKDN dan itu mempengaruhi kelangsungan industri dalam negeri sekaligus merugikan pajak negara,” ucap Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan, ada sejumlah manfaat jika kebijakan pembatasan IMEI ini diberlakukan.

Manfaat pertama adalah dari sisi Kementerian Keuangan, terutama dari bertambahnya

penerimaan pajak serta tidak ada lagi barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

“Yang paling diuntungkan dari sisi keuangan adalah Kemenkeu. (Akan masuk) triliunan rupiah akan masuk ke penerimaan negara dan ini bisa dimanfaatkan lebih luas untuk membangun negara,” katanya.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan IMEI juga bakal membuat konsumen lebih untung dan terjamin dari sisi kualitas smartphone dan layanan purna jualnya.

 

Baca Juga :