Perseroan wajib menjelaskan kebijakan

Perseroan wajib menjelaskan kebijakan

Perseroan wajib menjelaskan kebijakan
Perseroan wajib menjelaskan kebijakan
 PENGUNGKAPAN
Perseroan wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:
  1. Pengakuan awal Properti Investasi;
  2. Pengukuran setelah pengakuan awal Properti Investasi (model nilai wajar atau model biaya);
  3. Estimasi umur manfaat dan/atau tarif penyusutan untuk model biaya; dan
  4. Penghentian pengakuan Properti Investasi
  5. Jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk :

 

  • Penghasilan rental dari properti investasi
  • Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode.

 

Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model Nilai Wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud diatas ditambahkan pengungkapan:
  1. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
  2. Saat suatu penilaian terhadap Properti Investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka Perseroan mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah:

 

  • Jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali; dan
  • Penyesuaian signifikan lain

 

Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model biaya, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud diatas ditambahkan pengungkapan:
  • Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
  • Jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
  • Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai SAK yang berlaku;
  • Transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  • Nilai Wajar Properti Investasi.
  • Metode penyusutan yang digunakan.

 

Khusus untuk Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
  • Rincian Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan;
  • Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
  • Estimasi saat penyelesaian;
  • Hambatan kelanjutan penyelesaian;
  • Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan

 

Dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
  • Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
  • Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.

Sumber : https://ekonomija.org/