Refleksi Pemikiran Amartya Sen Tentang Kemiskinan

Refleksi Pemikiran Amartya Sen Tentang Kemiskinan

Refleksi Pemikiran Amartya Sen Tentang Kemiskinan
Refleksi Pemikiran Amartya Sen Tentang Kemiskinan

Refleksi Pemikiran Amartya Sen Tentang Kemiskinan di Indonesia

Apabila pemikiran Amartya Sen direfleksikan ke dalam kondisi di Indonesia maka sangatlah mudah untuk menenemukan benang merah yang menghubungi antara kedua hal ini. Globalisasi di indonesia lahir pertama kali pada tahun 1960-an saat Soeharto menanjak naik ke kursi kepresidenan. Ada banyak data yang mengatakan bahwa naiknya Soeharto merupakan jalan mulus bagi tumbuhnya globalisasi di bumi pertiwi ini. Betapa tidak, ini terangkum jelas dalam film investigasi yang berjudul ”The Rules Of The World”. Adanya penanaman modal asing di Indonesia mulai dibuka secara besar-besarn dan disahkan ketika Soeharto memangku jabatan sebagai Presiden RI. Kurang lebih 32 tahun berkuasa dengan kediktatorannya dalam memimpin, ini mengakibatkan banyak kesewenang-wenangan yang merugikan bangsa Indonesia dan dosa itu terus diwariskan ke pemerintahan-pemerinatahan selanjutnya.

Dengan hutang yang teramat besar serta ditambah lagi dengan mental yang korup dari para pejabat tinggi republik ini menghasilkan sebuah ’kecacatan’ pertumbahan dan pembangunan ekonomi negara. Meski bumi pertiwi ini subur dan memiliki banyak kelimpahruahan alam yang tak terhingga, namun tetap saja hal itu tidak dapat mengubah keadaan ekonomi bangsa ini yang terus berjalan dengan merayap. Realita yang terjadi setelah Soeharto lengser terdapat 47,97 juta penduduk miskin pada tahun 1999 dan 31 juta penduduk miskin pada tahun 2010 saat ini[5]. Kemiskinan di sini diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat atas sistem pemerintahan yang menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang tereksploitasi. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi dari pola hidup, budaya dan pola-pola interaksinya bukanlah sesuatu yang terberi, namun tercipta karena adanya peran struktur yang menindas. Seseorang menjadi miskin bukan karena malas, bodoh dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena terdapat struktur sosial yang timpang. Perspektif ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Pemerintah saat ini mengklaim dirinya bahwa telah memiliki prestasi dalam hal pengentasan kemiskinan. Seolah-olah data yang mengatakan bahwa ada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun lalu sebanyak kurang lebih 1,5 Juta adalah sebuah prestasi yang sangat besar dan merupakan  bukti sudah tuntasnya tanggungjawab serta memberi kebanggaan bagi pemerintah sebagai keberhasilan yang luar biasa[6]. Jika kita menengok kasus busung lapar yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), maka klaim keberhasilan pemerintah dalam menangani kasus gizi buruk dan busung lapar menjadi kontradiktif. Menurut Laporan Gubernur NTT (dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah se-NTT pada 18 Juni 2005 lalu), jumlah balita penderita kurang gizi di NTT per 16 Juni 2005 sekitar 67.000, gizi buruk sekitar 11.000 balita, busung lapar 302 balita, dan angka kematian akibat busung lapar  5 balita (Kompas, 22/12/06). menurut data BPS (2006), lebih dari sepertiga populasi anak-anak yang berusia balita mengalami kekurangan makan, gizi, dan nutrisi akut. Situasi ini amat memprihatinkan mengingat usia balita adalah masa penting bagi proses tumbuh-kembang anak.

Bagi balita, makanan yang bergizi adalah kebutuhan mutlak. Jika tidak, kedepan negeri ini akan menghadapi problem the lost generation. Dari indeks harapan hidup, angka risiko kematian paling tinggi di Indonesia ada pada kelompok usia balita. Dari 1000 kelahiran hidup, 35 bayi mati tiap harinya. Sementara angka kematian ibu yang melahirkan hingga kini juga masih tinggi, yakni sekitar 307 orang untuk tiap 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2002). Berdasarkan kajian Institute for Ecosoc Rights (2006), masalah kurang gizi, gizi buruk, dan busung lapar yang mengemuka di Indonesia sejak pertengahan 2004 lalu, jumlah angka resminya sebenarnya jauh di bawah fakta sesungguhnya. Meski masalah gizi buruk dan busung lapar sudah sedemikian struktural dan laten sifatnya, di mana 72 persen kabupaten/kota di Indonesia tercatat mengidap kasus gizi buruk tiap tahunnya, namun pola penanganannya hingga kini masih bersifat darurat, karitatif, dan sporadis[7].

Fakta tentang betapa banyaknya balita di NTT yang mengalami kondisi mengenaskan senada dengan pemikiran Sen yang dituliskan ketika ia melihat sebuah tatanan dunia saat ini dengan berbagai instrumen di dalamnya yang ditandai sejak lahirnya globalisasi. Ia menuliskan bahwa:

Sumber : https://multi-part.co.id/guild-of-heroes-apk/