Sistem Ekonomi Campuran

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan

penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang.

  1. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran:

1)    Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta

2)    Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah

3)    Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah

  1. Kelebihan sistem ekonomi campuran:

1)         Kestabilan ekonomi terjamin

2)    Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil

3)    Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu

4)    Hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan

5)    Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

  1. Kelemahan sistem ekonomi campuran:

1)    Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta

2)    Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sistem  ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

  Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

  Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif sebagai berikut:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.
  2.   Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaa, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  5. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
  6.    Adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih pekerjaan yang dikehendaki dan penghidupan yang layak.
  7.   Pengakuan terhadap hak milik perorangan asalkan pemanfaatannya tidak mengganggu kepentingan orang banyak.
  8.   Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  9. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.
  10.   Dalam pelaksanaannya, demokrasi ekonomi di Indonesia harus menghindari ciri-ciri negatif sebagai berikut:
  11.   Sistem free fight liberalism yaitu kebebasan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
  12.   Sistem etatisme yaitunegara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  13. Monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri utama sistem ekonomi Pancasila yaitu:

   Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta.

   Manusi dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial.

   Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau pemerataan sosial.

   Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.

   Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama namun kegiatan ekonomi lebiih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranyaadalah sebagai berikut :

   Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat

  1.   Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai keadilan serta kualitas hidup
  2. Mewujudkan pembangungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
  3. Menjamin kesempatan bekerja dan berusaha
  4.   Memperlakukan seluruh rakyat secara adil

PERANAN PEMERINTAH DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

Dalam sistem perekonomian Indonesia pemerintah memiliki peranan yang cukup besar yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut:

Pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien.

Pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu.

Pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian.


Baca Juga :