LEPASNYA TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA

LEPASNYA TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA

LEPASNYA TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA
1.Lepasnya Timor-timur dari Indonesia tidak lepas dari dukungan politik Australia. Setelah pada awalnya menyatakan dukungan atas keutuhan Indonesia, 8 Februari 1999 Australia secara tegas mengusulkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Selanjutnya Australia terlibat secara aktif, baik melalui opini maupun militer, dalam upaya ‘melepaskan’ Timor Timur dari Indonesia. Selama berbulan-bulan sebelum jajak pendapat di Timtim, pasukan-pasukan intelijen dan helikopter-helikopter Australia mondar-mandir masuk ke wilayah Indonesia, bahkan sampai masuk ke kawasan Maluku Tenggara.
Intervensi asing memang harus senantiasa kita waspadai. Akan tetapi, ada persoalan penting yang harus kita renungi bersama, Mengapa intervansi asing tersebut bisa berhasil? Mengapa Timor Timur bisa lepas? Mengapa penyelesaian Aceh sekarang ini banyak didominasi oleh asing? Jawabannya, karena kita membiarkan faktor-faktor intervensi asing yang menyebabkan disintegrasi Indonesia itu tumbuh subur, antara lain:
Pertama: tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Apa yang terjadi di Papua sekarang ini merupakan bukti nyata. Daerah yang dikenal sebagai pusat tambang emas yang besar di Dunia ini ternyata rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Kita tentu masih ingat busung lapar yang terjadi di Papua. Belum lagi minimnya sarana pendidikan, kesehatan, maupun transportasi di sana. Perkara inilah yang membuat saudara-saudara kita di Papua tertarik dengan ide kemerdekaan.
Kedua: lemahnya kesadaran politik masyarakat. Ide-ide disintegrasi yang dimainkan oleh asing gampang diterima masyarakat, padahal disintegrasi merupakan alat permainan negara-negara kapitalis penjajah. Yang diuntungkan dari disintegrasi adalah negara-negara penjajah. Karena itu, meminta bantuan kepada negara-negara kapitalis penjajah sesungguhnya bukanlah solusi, tetapi justru akan menimbulkan penderitaan baru.
2. masuk dan keluarnya timor timur dari Indonesia sama-sama dipengaruhi oleh asing, dalam hal ini kepentingan asing sangat-sangat terlibat bukan hanya masalah tim-tim tapi juga semua gerakan separatis itu pasti adanya campur tangan asing. kasus tersebut diperburuk dengan adanya pelanggaran HAM dan kesejahteraan rakyat yang tidak terpenuhi sehingga keinginan merdeka makin besar. yang harus selalu kita ingat adalah bahwa wilayah Indonesia adalah kaya akan SDA dan dan strategis secara militer sehingga asing terutama amerika jelas sangat tertarik.
3. Wilayah yg menjadi negara Indonesia setelah keputusan Konferensi Meja Bundar adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, sedangkan Timor-timur merupakan jajahan portugal.
Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara.
Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975.
Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.
Integrasi Timor-timur didukung oleh negara2 yg khawatir berkembangnya komunis.
Pada 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang diadakan PBB, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999.
Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste.kompleks problem nya;
1.adanya campur tangan pihak asing
2.lemahnya sistem pemerintahan kita
3.kebijakan yang salah dari para elite politik
B. LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN DARI INDONESIA
Putusan Mahkamah Internasional/MI,International Court of Justice (ICJ) tanggal 17-12-2002 yang telah mengakhiri rangkaian persidangan sengketa kepemilikan P. Sipadan dan P. Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mengejutkan berbagai kalangan. Betapa tidak, karena keputusan ICJ mengatakan kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia.Disebutkan dari 17 orang juri yang bersidang hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Hal ini telah memancing suara-suara sumbang yang menyudutkan pemerintah khususnya Deplu dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Dapat dipahami munculnya kekecewaan di tengah-tengah masyarakat, hal ini sebagai cermin rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah air.
Ada hal yang menggelitik dari peristiwa ini, mengapa kita kalah begitu telak, padahal perkiraan para pemerhati atas putusan ICJ “fifty-fifty”, karena dasar-dasar hukum, peta dan bukti-bukti lain yang disiapkan oleh kedua pihak relatif berimbang. Dari penjelasan yang di “release” mass media, ternyata ICJ/MI dalam persidangan-persidangannya guna mengambil putusan akhir, mengenai status kedua Pulau tersebut tidak menggunakan (menolak) materi hukum yang disampaikan oleh kedua negara, melainkan menggunakan kaidah kriteria pembuktian lain, yaitu “Continuous presence, effective occupation, maintenance dan ecology preservation”. Dapat dimengerti bilamana hampir semua Juri MI yang terlibat sepakat menyatakan bahwa P. Sipadan dan P. Ligitan jatuh kepada pihak Malaysia karena kedua pulau tersebut tidak begitu jauh dari Malaysia dan faktanya Malaysia telah membangun beberapa prasarana pariwisata di pulau-pulau tersebut.
Sia-sialah perjuangan Indonesia selama belasan tahun kita memperjuangkan kedua pulau tersebut kedalam wilayah Yurisdiksi kedaulatan NKRI, ini akibat dari kekurang-seriusan kita dalam memperjuangkannya, itulah komentar-komentar yang muncul. Benarkah birokrat kita kurang serius memperjuangkan pemilikan dua pulau tersebut?
Dari rangkaian panjang upaya yang dilakukan rasanya perjuangan kita cukup serius. Putusan MI sudah final dan bersifat mengikat sehingga tidak ada peluang lagi bagi Indonesia untuk mengubah putusan tersebut. Tidak patut lagi kekalahan ini harus diratapi, yang terpenting bagaimana kita mengambil pelajaran untuk ke depan jangan sampai kecolongan lagi untuk ketiga kalinya.