Tantangan Global 

Table of Contents

Tantangan Global 

Tantangan Global 
Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia disertai dengan ekspansi pasar (barang dan uang) yang di dalamnya mengandung banyak implikasi bagi kehidupan manusia (Khor, 2000). Integrasi dunia diperkirakan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dan diharapkan dapat merangsang perluasan peluang kerja dan peningkatan upah riel sehingga kemiskinan berkurang. Bagi negara maju dengan ketersediaan dukungan berbagai keunggulan (sumber daya manusia dan teknologi) barangkali harapan-harapan itu dapat menjadi kenyataan. Namun, bagi kebanyakan negara berkembang dengan berbagai kondisi keterbelakangan merasa khawatir bahwa integrasi dunia hanya menguntungkan pemilik modal (negara maju).
Berangkat dari pemikiran itu, Schiller dalam Nasikun (2005) menyatakan bahwa universitas di negara-negara Dunia Ketiga semakin tidak memiliki kemampuan untuk mencegah hadirnya paling sedikit tiga ragam perubahan sangat problematik. Pertama, universitas harus menyaksikan hadirnya dinamika perkembangan masyarakat yang semakin dikendalikan oleh “kriteria-kriteria pasar” Sentralitas prinsip-prinsip pasar pada gilirannya telah menghasilkan terjadinya komodifikasi dan komersialisasi informasi dan dengan demikian hanya akan menjamin ketersediaan informasi sejauh ia menghasilkan keuntungan. Kedua, globalisasi teknologi informasi juga telah dan akan mengakibatkan masyarakat dan ekonomi kita semakin tumbuh menjadi sebuah “corporate capitalism” yang akan semakin didominasi oleh institusi-institusi korporatis di dalam bentuk organisasi oligopolis atau bahkan monopolis. Ketiga, sebagai hasil dari keduanya, yang telah dan akan kita saksikan semakin transparan adalah meningkatnya kesenjangan kelas (class inequality) yang akan semakin menguasai dinamika perkembangan masyarakat dan ekonomi kita pada masa mendatang.
Tantangan sangat besar yang harus dijawab oleh setiap universitas di masa depan adalah bagaimana misinya itu harus dirumuskan dan didefinisikan kembali dalam bentuknya yang lebih kontekstual untuk menghadapi tekanan perubahan-perubahan global yang semakin keras saat ini dan di masa depan. Misi universitas harus dikontekstualisasikan dan direvitalisasi sehingga aktualisasinya melalui tridharma universitas benar-benar memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan perubahan-perubahan global. Implikasi kelembagaan aktualisasinya menurut Nasikun (2005) adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan kurikulum yang dibangun di atas akomodasi perspektif multidisipliner atau transdisipliner, dimana komposisi mata kuliah memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan dialog antara disiplin ilmu pengetahuan tanpa harus kehilangan fokus perhatiannya pada pengembangan ilmu sendiri. Kedua, dalam penyelenggaraan program studi ilmu sosial dan humaniora, kebijakan yang dimaksud harus secara jelas didesain untuk membongkar dan mengikis monisme epistemologis, teoretis, metodologis. Ketiga, struktur organisasi lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan harus dikembangkan.
Menyadari akan tantangan perubahan, baik lokal, nasional, maupun global semakin berat, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap mental cerdas, penuh tanggung jawab dari mahasiswa untuk mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan serta menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya menguasai iptek serta dapat menemukan jati dirinya, dan dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, dan berkemanusiaan.
Untuk mewujudkan harapan-harapan di atas, langkah konkrit yang harus dilakukan adalah mengemas dan mengisi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di perguruan tinggi dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kemampuan-kemampuan berpikir kritis kritis mahasiswa. Kedua, kemampuan mengenali dan mendekati maslah sebagai masyarakat global. Ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya. Keempat, kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Kelima, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. Keenam, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.
3. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Ditinjau dari sudut yuridis, posisi dan keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan cukup kuat, sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Untuk memperkokoh kedudukan Pendidikan Keawarganegaraan dipandang perlu adanya pencitraan, seperti misalnya “mahasiswa tanpa mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan mungkin menjadi sarjana”. Sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada saat ini mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan telah mengarah pada paradigma humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal-hal yang mengindikasikan ke arah paradigma tersebut, tampak dari silabus atau substansi kajian, evaluasi, dan strategi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Sementara itu, untuk mengantisipasi tuntutan perubahan global diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengemas dan mengisi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) perguruan tinggi dengan kesadaran dan sikap kritis dari mahasiswa untuk menangkal dampak negatif globalisasi. Globalisasi dan ekspansi pasar perlu diimbangi dengan liberalisasi politik Pancasila sehingga mahasiswa mampu dan berkehendak secara sadar untuk memperjuangkan hak-hak dan menolak segala sesuatu yang merugikan mereka. Akhirnya, mahasiswa perlu secara sadar dan jujur untuk melakukan kritik dan evaluasi tentang manfaat globalisasi.