Kelebihan dan Kekurangan Sistem Civil Law dan Sistem Common Law

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Civil Law dan Sistem Common Law

Sistem hukum Civil Law memiliki kelebihan yaitu lebih menjamin kepastian hukum karena sistem hukum ini bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kelemahan sistem hukum civil law adalah sistem hukum ini kadangkala kaku dan kurang responsif terhadap kenyataan-kenyataan yang timbul di masyarakat. Hakim hanya berfungsi corong undang-undang padahal pada umumnya peraturan perundangan seringkali tertinggal dari perubahan masyarakatnya.

Sistem hukum Common Law memiliki kelebihan yaitu lebih responsif terhadap  perubahan di masyarakatnya. Apabila ada peristiwa hukum yang belum pernah diputus oleh hakim terdahulu, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum terhadap peristiwa tersebut. Kelemahan sistem hukum common law adalah kepastian hukum dari sistem ini lemah. Kekuasaan hakim yang besar dapat menimbulkan unsur subjektif dari dalam diri sang hakim. Padahal hakim juga seorang manusia yang dapat salah dalam memutus.

Sistem Hukum yang dianut di Indonesia

Apabila ditinjau dari sejarahnya, sistem hukum Indonesia bercirikan sistem hukum civil law karena Indonesia merupakan jajahan dari Belanda yang menggunakan sistem hukum civil law hasil adopsi dari sistem hukum civil law Prancis. Namum dalam kenyataannya, sistem hukum Indonesia tidaklah murni menganut sistem civil law karena secara bersamaan Indonesia juga menganut sistem hukum common law. Pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu Presiden RI/ Eksekutif/ Kepala Negara dan DPR RI/Legislatif memang memberikan wewenang pada Hakim/Yudikatif untuk melakukan penemuan hukum manakala tidak ada dasar hukumnya dalam peraturan perundangan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hakim di Indonesia pada umumnya harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif utama di Indonesia, namun apabila tidak ada dasar hukumya hakim harus melakukanrechtfinding . Jadi sebenarnya sumber hukum utama di Indonesia tetaplah peraturan perundangan namun guna mengisi kekosongan hukum, pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan rechtfindingapabila belum ada dasar hukum atas perkara tersebut. Walupun demikian putusan hakim tetap berbeda dengan peraturan perundangan. Letak perbedaannya adalah putusan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia layaknya peraturan perundangan. Apabila peraturan perundangan berlaku umum, putusan hakim hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Indonesia juga tidak menganut asas precedent (hakim dalam memutus harus berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu). Jadi Hakim Indonesia dalam memutus suatu perkara pada dasarnya harus tetap berpatokan pada peraturan perundangan, bukan pada putusan-putusan hakim terdahulu.

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran antara civil law dancommon law. Menurut penulis hal ini merupakan upaya para penyelengara Negara untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan masing-masing sistem hukum yaitu kepastian hukum (civil law) dan penemuan hukum yang responsif (common law) . Pada dasarnya hal ini memang diperbolehkan, karena kendatipun sistem hukum kita menganut warisan kolonial belanda yang berciri civil law, namun tidak ada kewajiban kita harus saklek/mutlak menganut sistem hukum civil law karena tentunya setiap Negara memiliki sejarah dan kebutuhan masyarakat yang berbeda satu sama lainnya. Belum tentu sistem hukum yang cocok diterapkan di suatu Negara juga cocok apabila diterapkan di Indonesia.

Baca juga: