Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

A. Kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank syariah mampu menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghilangkan bank syariah dari kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.

B. Sumber daya yang memadai perlu dicurahkan untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman hukum syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.

C. Fungsi dan peran DPS di bank syariah, memiliki relevansi  yang kuat dengan  manajemen risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas. Pelanggaran  syariah complience yang dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS, akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi  DPS harus diperketat,   dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut.

Saran

Bagian lain dalam buku ini mengulas penerapan prinsip syariah pada kegiatan perusahaan pem-biayaan atau multifinance yang mencakup sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumsi (consumer financing), serta usaha kartu kredit (credit card). Menurut Peratur-an Menteri Keuan-gan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pem-biayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar LKB dan LKBB yang khusus didirikan untuk melakukan kegiat-an yang termasuk dalam bidang usaha.
Tak hanya itu, perselisihan di bisnis syariah juga dikupas dalam buku ini. Ada dua jalur penyelesaian perselisihan, yakni litigasi lewat musyawarah yang ditengahi oleh Lembaga Mediasi Perbankan untuk bank dan Badan Mediasi Asuransi Indone-sia (BMAI) untuk lembaga asuransi. Se-dang-kan, di luar bank dan asuransi, masa-lah itu ditengahi lembaga yang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia(BAPMI). Lembaga seperti itu diperlukan. Pasal-nya, setiap transaksi tak  selamanya berjalan mulus. Perselisihan antara penyedia produk atau jasa dengan nasabah sangat mungkin terjadi. Kalau sebelumnya nasabah selalu menjadi pihak yang kalah, dengan adanya lembaga mediasi, kedua belah pihak bisa duduk bersama mencari solusi perselisihan itu secara terbuka (open system). Jika lewat jalur litigasi ternyata tidak ada kata sepakat, baru jalur hukum ditempuh yakni melalui pengadilan agama. Agar pembaca lebih memahami aturan main lembaga keuangan syariah, buku setebal 466 halaman ini juga melampirkan pelbagai aturan terkait dengan keuangan syariah sebanyak 187 halaman. Dengan kian bertambahnya peraturan di industri keuangan syariah, bisnis syariahmemiliki payung hukum yang kuat, sehingga in-dustri ini diharapkan lebih kokoh. Yang juga penting, nasabah terlindungi. Namun, praktiknya, hingga kini, baru perbankan syariah yang diatur melalui UU. Di sisi lain, bisnis syariah nonbank masih diatur dalam PMK. Padahal, kalau lembaga nonbank diatur dengan UU, mungkin saja kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan nonbank syariah akan lebih besar

 

Sumber :

https://icanhasmotivation.com/bateri-iphone-8-plus-dilaporkan-membengkak/