Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

a)        Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
b)        Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
c)        Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.
d)       Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat.
e)        Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950.
f)         Periode 5 juli sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

CHAM dalam Perundang-Undangan Nasional

Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.
D.     Penegakan HAM di Indonesia
Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa menjunjung tinggi penghargaan tehadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan melalui tindakan progresif baik secara nasional maupun internasional. Namun manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu Negara, status manusia individual akan menjadi status warga Negara. Pemberian hak sebagai warga Negara diatur dalam mekanisme kenegaraan. Berikut ini langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia adalah:
1.         Mengadakan langkah kongkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif
2.         Membuat peraturan perundang-undangan tetntang HAM
3.         Peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat
4.         Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu
5.         Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM
6.         Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM
7.         Meningkatkan peran aktif media massa
Sumber :https://phpmag.net/facebook-tes-langganan-artikel-instan-di-android/